Search

Customer Suport [24 jam ]

CONTACT

HUBUNGI KAMI DISINI

REGISRTASI MEMBER

CARA JAILBREAK IPHONE

CARA ROOTING ANDROID

Testimonial

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Visitor Maps

Site Statistic

Content View Hits : 3864854

Who,s Online

HASIL SURVEY PILPRES 2014

Friday, 11 July 2014 15:13

sementara kita menunggu hasil resmi KPU. kita bisa melihat hasil quick count 11 lembaga risetnya.

Berikut hasil lengkap kesebelas lembaga survei tersebut:

No Lembaga Survei Prabowo-Hatta Jokowi-JK Sumber

1 Populi Center 49,05 50,95 Suara.com

2 CSIS 48,1 51,9 Liputan6.com

3 Litbang Kompas 47,66 52,33 Kompas.com

4 Indikator Politik Indonesia 47,05 52,95 Metrotvnews.com

5 Lingkaran Survei Indonesia 46,43 53,37 Konferensi pers

6 Radio Republik Indonesia 47,32 52,68 Detik.com

7 Saiful Mujani Research Center 47,09 52,91 Detik.com

8 Puskaptis 52,05 47,95 Viva.co.id

9 Indonesia Research Center 51,11 48,89 okezone.com

10 Lembaga Survei Nasional 50,56 49,94 Viva.co.id

11 Jaringan Suara Indonesia 50,13 49,87 Viva.co.id

Puskaptis dan indonesia Research tidak terdaftar dalam daftar resmi di KPU.

Spoiler for bongkar:

Untuk diketahui lembaga survey yang digunakan oleh TVOne ternyata adalah : PUSKAPIS, LSN dan JSI yang masing-masing memberikan hasil sbb “

Prabowo-Hatta: 50.19%, Jokowi-JK: 49.81% (JSI) – Jaringan Suara Indonesia

Prabowo-Hatta: 50.16%, Jokowi-JK: 49.84% (LSN)- Lembaga Survey Nusantara

Prabowo-Hatta: 52.05%, Jokowi-JK: 47.95% (Puskaptis)

Ketiga lembaga survey diatas dinilai oleh banyak pihak, bersifat tidak akurat yang cenderung mungkin dikatakan abal-abal.

Pakar psikologi politik UI Hamdi Muluk pernah juga mengingatkan beberapa hari yang lalu , untuk menghindari berkembangnya hasil survei pesanan atau hasil survei abal-abal, maka perlu adanya standardisasi bagi lembaga survei.Baik Standardisasi metodologi survei, standardisasi sampling, dan lainnya.

Siapa sebenarnya ketiga lembaga survey diatas, berikut kami mencoba mengkutip tulisan yang pernah dimuat di Viva.News,com (Media online yang menaungi TVOne) pada tanggal 23 Juni 2009 yaitu pernyataan dari Sdr. Bima Arya yang pada waktu itu merupakan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye SBJ-Budiono dan juga merupakan Direktur Eksekutif Charta Politika

Menurutnya untuk menilai survei Puskaptis ini, Dewan Pakar SBY-Boediono memiliki dua indikator. Pertama rekam jejak dan kedua metodologi penelitian.

Bima Arya Sugiarto juga menyatakan, rekam jejak membuktikan lembaga yang dipimpin Husin Yazid ini sering meleset. “Selain itu perlu dikritisi metodologi Puskaptis meliputi validitas sampel, sebaran demografis responden, profil responden yang tak pernah dijelaskan secara gamblang ke publik

Berikut beberapa rekam jejak kesalahan prediksi Puskaptis menurut Bima Arya :

1. Hasil Pilkada Sumatera Selatan

Puskaptis memprediksi Alex Noerdin-Eddy Yusuf akan memperoleh suara sebesar 48,89 persen dan Syahrial Oesman-Helmi Yahya memperoleh 51,11 persen. Survei itu dilaksanakan pada 28 Juni hingga 10 Juli 2008 lalu dengan 6.455 responden di 15 kabupaten dan kota di Sumsel.

Sementara, hasil perhitungan akhir KPU menunjukkan Alex Noerdin sebagai pemenang dengan perolehan 51,4 persen dan Syarial Oesman sebesar 48, 6 persen.

2. Hasil Pilkada Jawa Barat

Puskaptis memperkirakan Danny Setiawan akan memenangi Pilkada dengan perolehan suara 42, 89 %, Agum Gumelar 34,65 %, dan Ahmad Heryawan 22,46. Survei tersebut dilakukan pada 28 Maret-6 April 2008 pada 603 kecamatan di 26 kabupaten/kota di Jabar dengan responden sebanyak 15.102 orang. Metode yang digunakan secara random sampling dengan margin of error 3-5 persen dan tingkat kebenarannya 95 persen.

Sementara, hasil perhitungan akhir KPU menunjukkan Ahmad Heryawan - Dede Yusuf berhasil memenangi Pilkada. H. Ahmad Heryawan-H. Dede Yusuf (Hade) dengan perolehan suara 7.287.647 suara; H. Agum Gumelar-H. Nu’man Abdul Hakim (Aman) 6.217.557 suara dan H. Danny Setiawan-H. Iwan Sulanjana (Da’i) memperoleh 4.490.901 suara.

3. Hasil Pemilu Legislatif 2009

Puskaptis juga salah dalam memprediksi hasil pemilu legislatif. PDIP mendapatkan dukungan 19,60 persen, PD (19,18), Golkar (18,26), PKS (8,78), PPP (3,50), Gerindra (2,46), PAN (2,16), PKB (1,67), Hanura (1,35), PBB (0,35), dan PDS (0,19 persen). Survei tersebut dilakukan pada 16 - 24 Maret 2009. Survei itu melibatkan 1.250 responden yang tersebar di 33 provinsi, 75 kabupaten, 300 kecamatan, 600 desa / kelurahan dengan margin error 3 persen dan tingkat keyakinan 95 persen.

Sementara, hasil real count KPU menunjukkan, PD memperoleh suara 20,85%, Partai Golkar 14,45%, PDI P 14,03%, PKS 7,88%, dan PAN 6,01%.

Jadi, kata Bima Arya Track record Puskaptis sebagai lembaga survei politik sangat meragukan.”

Tentunya masyarakat sudah cukup padai menilai bagaimana keadaan sebenarnya, 8 (delapan) lembaga survey yang nota bena sudah mempunyai tingkat kredibilitas yang tidak diragukan lagi yang semuanya mempunyai hasil yang kurang lebih sama yaitu perbandingan selisih kemenangan bagi Jokowi-JK antara 4- 6 % dibandingkan dengan 3 (tiga) lembaga survey yang tingkat kredibilitasnya diragukan. Cobalah sesama anak bangsa bisa saling menghargai adanya suatu kemenangan dan kekalahan. Foke ex Gubernur DKI pada Pilgub 2012 telah menunjukan sifat kenegarawanan, kenapa tidak dicontoh
]

Spoiler for lembaga survey:

Jakarta, - Seluruh rakyat Indonesia yang telah memiliki hak pilih akan menggunakan suaranya dalam pemilihan presiden (pilpres) yang digelar pada hari ini, Rabu (9/7/2014) di seluruh wilayah Indonesia.

Seperti sebelum-sebelumnya, pemungutan suara selalu dihiasi dengan kehadiran data survey dan hasil quick count (hitung cepat) yang biasanya akan mempublikasikan hasil perhitungan cepat. Pun demikian dengan pilpres tahun ini, maka akan ada hasil quick count pilpres 2014 dari berbagai lembaga survey.

Untuk penayangan hasil quick count pilpres 2014 akan mulai terlihat setelah pukul 13.00 WIB sehingga tidak mengganggu jalannya pencoblosan atau pemungutan suara yang sedang berlangsung.

Tidak sembarang lembaga survey dapat menayangkan hasil hitung cepat pilpres 2014 ini, dan hanya yang terdaftar secara resmi di KPU lah yang bisa dipercaya dan dipertanggung jawabkan.

Adapun 56 lembaga survei dan lembaga quick count pilpres 2014 berdasarkan data dari KPU adalah:

1. PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik
2. PT Citra Komunikasi LSI
3. PT Konsultan Citra Indonesia
4. Media Survei Nasional
5. PT Citra Publik Indonesia
6. PT Indikator Politik Indonesia
7. PT Data Lembaga Survei Indonesia (LSI)
8. PT Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
9. PT Roy Morgan Research
10. Lembaga Jaringan Isu Publik
11. PT Cyrus Nusantara
12. PT Citra Publik
13. PT Media Survei Indonesia
14. Saiful Mujani Research and Consulting
15. CIRUS Surveyors Group
16. Lembaga Survei Nasional
17. Pusat Data Bersatu
18. Lembaga Survei Jakarta
19. Pol-Tracking Indonesia
20. Indopoling Network Research, Strategy and Consulting
21. Political Communication Institute
22. Markplus Insight
23. Indonesia Research Centre (PT Pusat Riset Indonesia)
24. Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis)
25. PT Indo Barometer
26. Charta Politika Indonesia
27. Polmark Indonesia
28. Jaringan Suara Indonesia (JSI)
29. Studi Suara Rakyat (SSR)
30. Lentera Data Riset
31. Lembaga Polling Indonesia (LPI)
32. Political Weather Station
33. Lembaga Klimatologi Politik
34. New Indonesia (Yayasan Lembaga Survei Publik Bekasi)
35. Puslitbang Diklat LPP RRI
36. PT Kompas Media Nusantara
37. Institute for Strategic and Development Studies
38. PT Alvara Strategi Indonesia
39. Politicawev.com (PT Tridaya Nusantara Internasional)
40. Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN)
41. PT Premiere Epsilon Indonesia
42. Soegeng Sarjadi School of Government (Yayasan Indonesia Cerdas Soegeng Sarjadi)
43. Indonesia Research and Survey (IRES)
44. Citra Survei Indonesia (CSI)
45. PT Indo Survey dan Data Strategy (ISS)
46. PT Tylor Nelson Sofres Indonesia
47. Populi Center
48. Lembaga Real Count Nusantara
49. Nurjaman Center For Indonesian Democrazy (NCID)
50. Lembaga Pemilih Indonesia
51. Survei dan Polling Indonesia (SPIN)
52. Indonesia Survey Center (JSC)
53. Founding Father House (Graha Bapak Pendiri Bangsa)
54. Litbang Koran SINDO (PT. Media Nusantara Indonesia)
55. Riset Kebijakan dan Otonomi Daerah (Rekode)
56. Losta Institute

Untuk mengetahui nama penanggung jawab dan alamat lembaga survei dan hitung cepat di atas bisa diakses melalui www.kpu.go.id.

Selain itu, guna mempertahankan independensinya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang stasiun-stasiun TV menayangkan hasil hitung cepat pilpres 2014 sebelum pukul 13.00 WIB.

Hal ini disebabkan karena hasil perhitungan cepat dikhawatirkan akan memberi pengaruh kepada para pendukung capres cawapres sehingga dengan demikian penayangan hasil quick count pilpres hendaknya tidak mengganggu penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung. [gendis]

- See more at: http://pemilu.seruu.com/read/2014/07....kuj9MPQE.dpuf

Kupas Tuntas Lembaga Survey TV ONE

Berikut saya mencoba memberikan sedikit info latar belakang beberapa lembaga survey milik TV ONE

1. Puskaptis (Pusat Kajian Kebijakan dan pembangunan Strategis.. Faktanya mereka menggunakan nama domain gratisan silahkan Check websitenya di : puskaptis.wordpress.com

2. Begitu juga dengan JSI (Jaringan Suara Indonesia) diwebsitnya tidak dijelaskan apa dan siapa JSI termasuk tidak memiliki no telepon.dan IRC. Lembaga survei ini bahkan diketahui berkantor di MNC Tower, milik Hary Tanoesoedibjo. Sebelum Hary Tanoe bergabung ke Prabowo-Hatta, survei IRC banyak mengunggulkan Wiranto. Pada publikasi Oktober 2013, IRC pernah menyebut elektabilitas Wiranto menyalip Prabowo (saat itu Harry Tanusodibjo berpasangan dengan Wiranto menjadi Capres-Cawapres) jelas lembaga survey yang dikelola olehnya menyatakan suaranya tertinggi.

3. IRC (Indonesia Research center), berkantor di gedung kumuh Gedung haritan. (sepertinya tidak memiliki website tetapi hanya twitter saja) Nah di tahun tahun lalu lembaga survey ini beberapa kali bermasalah dengan Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI). Yg fatal adalah IRC tidak masuk dalam asosiasi survey apapun termasuk dgn KPU alias lembaga survey ilegal.

4. LSN (Lembaga Survey Nasional) tapi……, lembaga survey ini milik MAHFUD MD, isi websitenyapun sangat minim informasi. Kita semua sudah tahu siapa pak Mahfud MD bukan?(sejak april selalu menjelek-jelekan Jokowi).

5. Dan yang terakhir adalah lembaga poltracking milik hantha yudha, tetapi karena hasilnya tidak sesuai dengan kemauan pihak TV One maka kontraknya dibatalkan alias tidak dipakai.

Saya sangat kasihan kepada Prabowo, karena beliau diberikan janji manis seolah oleh survey tersebut adalah quick count padahal mereka memakai tehnik survey exit poll untuk memperoleh bandwagon effect (mempengaruhi publik). Ini adalah ulah oknum oknum disekitar Prabowo yang haus kekuasaan. Bahkan Mahfud MD berjanji akan berjuang sampai ke MK untuk mempertahankan data mereka.

Bias kepentingan di survei elektabilitas

Sejatinya, sebuah survei dijalankan untuk memprediksi seberapa tinggi perolehan suara partai atau perorangan. Survei secara tegas mensyaratkan ada pelaku independen. Ini dimaksudkan agar hasil survei tidak memiliki tendensi tertentu.

Namun demikian, terdapat beberapa survei justru mencurigakan dan sarat kepentingan. Bahkan, pengajar Komunikasi Politik di Universitas Indonesia Ade Armando menyebut ada beberapa lembaga survei terindikasi curang. Sejumlah lembaga itu antara lain Indonesia Network Election Survei (INES), Indonesia Research Center (IRC), dan Lembaga Survei Nasional (LSN). "INES salah satu terburuk saya kira," katanya.

INES meluncurkan hasil survei elektabilitas akhir Februari lalu. Tidak main-main. Hasil survei ini bahkan dimuat di halaman depan media nasional terkenal. Ade menilai jajak pendapat itu mencurigakan lantaran menempatkan calon presiden Prabowo Subianto di posisi tertinggi dengan 40,8 persen suara dan Joko Widodo (Jokowi) hanya 5,6 persen. "Hasilnya jauh berbeda dengan yang lain," ujar Ade.

Selain itu, Ade menyatakan tidak bisa menerima hasil survei INES. Sebab dia mendapat temuan pimpinan lembaga ini merupakan calon legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). "Dia tidak pernah jujur soal itu. Itu kita cek, kita pelajari," tuturnya.

Berdasarkan informasi didapat merdeka.com, lembaga ini berkantor di Jalan Cikini Raya nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat. Lokasi ini merupakan kawasan perkantoran, namun tidak satupun bagian dari gedung memuat papan nama dari lembaga ini.

Di sana hanya ditemukan pintu masuk kaca berstiker gambar pasangan Prabowo-Hatta. Saat masuk, terdapat beberapa orang berada di sana. Ketika ditanya apakah kantor INES berada di ruang itu, salah satu dari mereka menjawab, "Wah, coba ke belakang. Lewat belakang gedung ini."

Saran itu diikuti dan merdeka.com harus keluar dari ruangan ini menuju pintu lain. Saat masuk dari pintu itu terdapat dua resepsionis bernama Udin dan Dedi, sudah bekerja masing-masing 20 tahun dan 15 tahun. "Kalau lembaga survei, saya tidak pernah dengar. Adanya lembaga bantuan hukum," kata Udin.

IRC sempat merilis hasil survei juga cukup mengejutkan. Ini lantaran IRC menempatkan Wiranto - Hary Tanoesoedibjo sebagai pasangan tertinggi. Padahal tidak ada lembaga survei lain merilis hasil serupa.

Merdeka.com mendapat informasi kantor lembaga ini terletak di Jalan Kebon Sirih nomor 17-19. Letaknya di lantai 26 Menara MNC. Institusi ini diduga merupakan salah satu anak usaha dari MNC Group.

Sedangkan LSN sempat meluncurkan hasil survei memenangkan duet Prawobo Subianto-Hatta Rajasa dengan 46,6 persen suara, dibanding Jokowi-Jusuf Kalla meraup 39,9 persen. Poling ini dijalankan pada 23-26 Juni lalu melibatkan 1.070 responden di 34 provinsi dengan tingkat kesalahan tiga persen.

Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk menaruh curiga terhadap survei LSN. Menurut dia, jajak pendapat itu tidak masuk akal lantaran menggunakan metode survei cepat tanpa turun lapangan dan hanya menghabiskan biaya Rp 40 juta.

Dia menuding hasil survei berdasarkan data karangan. "Kalau penelitian, ya penelitian dan harus mengambil data di lapangan," kata Hamdi saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat.

Hamdi mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam membaca hasil survei. Menurut dia, untuk melacak validitas lembaga survei, cari rekam jejak pengurusnya. "Kalau penelitinya tidak punya rekam jejak bagus, latar belakang pendidikannya tidak memadai, kita bisa meragukan."

Sumber : http://www.merdeka.com/khas/bias-kep...al-abal-2.html

Mau tahu lembaga survei yang bohong? Begini cara mengeceknya

Pemilihan Presiden 2014 menyisakan saling klaim kemenangan di dua kubu. Pasangan nomor urut 2, Joko Widodo - Jusuf Kalla menyatakan menang berdasarkan quick count yang mereka sebut kredibel. Pidato kemenangan pun sudah disampaikan Jokowi di Tugu Proklamasi, Jakarta Rabu (9/7) kemarin.

Sementara kubu Prabowo Subianto - Hatta Rajasa tak mau kalah mengklaim kemenangan. Mereka mengutip hasil hitung cepat empat lembaga survei yang lebih mereka percayai. Pidato kemenangan yang diakhiri sujud syukur bersama pimpinan parpol koalisi dilakukan Prabowo di rumah orang tuanya di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta, di hari yang sama usai pemilihan.

Selain pendukung kedua capres yang yakin jagoannya menang, publik dibuat bingung dengan beda hasil quick count ini, terutama masyarakat awam. Akhirnya banyak yang menyerukan agar semua pihak menahan diri menunggu hasil penghitungan resmi pada 22 Juli mendatang.

Sebelum mengecek bagaimana cara mengetahui lembaga survei yang memanipulasi datanya, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan quick count itu.

Quick count atau hitung cepat belakangan familiar di telinga masyarakat ketika pemilihan langsung kepala daerah mulai dilakukan. Dengan metode ini, partai dan pasangan capres-cawapres terpilih sudah bisa diprediksi hanya beberapa jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) ditutup. Hasilnya pun tidak pernah meleset jauh.

Hasil quick count memang nyaris presisi karena sampelnya merupakan jumlah suara faktual di TPS. Hal ini berbeda dengan survei sebelum pemungutan suara, yang sampelnya adalah pemilih yang sangat mungkin mengubah pilihan pada saat pencoblosan.

Meski lebih presisi ketimbang survei pra-pemungutan suara, hasil quick count setiap lembaga juga berbeda-beda. Namun, biasanya, paling besar selisihnya 1 persen. Hal ini wajar mengingat quick count hanya mengambil sampel suara di TPS untuk memproyeksi hasil perolehan suara sebenarnya. Di sinilah timbul kesalahan (error).

Namun, batas kesalahan (margin of error) bisa ditetapkan oleh masing-masing peneliti/lembaga, tergantung dari seberapa banyak sampel TPS yang akan diambil. Semakin banyak sampel TPS yang diambil, semakin kecil margin of error sebuah hasil quick count.

Biasanya peneliti/lembaga mengambil margin of error +/- 1 persen dalam quick count, sehingga selisih dengan suara riil berkisar di rentang itu. Misalnya, pasangan calon tertentu dalam quick count mendapat suara 45,1 persen, berarti suara riilnya ada dalam rentang 44,1 46,1 persen.

Semakin banyak sampel TPS tentu baik untuk meminimalisir error. Namun semakin banyak sampel juga akan memakan banyak biaya. Bayangkan, untuk Pilpres 2014 ini saja terdapat 479.183 TPS. Sampel 5 persen saja sudah 23.959 TPS. Soal metode penarikan sampel, lembaga biasa menggunakan stratified random sampling atau multistage random sampling.

Dengan metodologi yang relatif sama, seharusnya semua hasil quick count pilpres kemarin tidak akan saling bertentangan. Adanya perbedaan ini, bisa diduga, salah satu hasil hitung cepat itu tidak akurat atau bahkan hasilnya dimanipulasi demi kepentingan klien.

Wakil Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Muhammad Qodari menilai perbedaan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei atas Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 perlu diinvestigasi secara metodologis.

"Perlu ada investigasi pada momen ini untuk dilihat secara metodologis dan secara data di setiap lembaga yang menyelenggarakan quick count kenapa data itu bisa muncul seperti itu (berbeda)," kata Qodari.

Nah, bagaimana cara mengaudit lembaga survei yang diduga 'bohong'? Direktur Eksekutif Cirus Surveyors Group Andrinof A Chaniago mengatakan, proses audit dapat dilakukan dengan empat tahapan.

"Pertama, cek apakah lembaga survei itu terdaftar di salah satu perhimpunan lembaga survei. Kemudian, apakah mereka juga terdaftar di KPU ," tulis Andrinof dalam akun twitternya, Kamis (10/7).

Tahap selanjutnya, lanjut Andrinof, lembaga survei yang dicurigai itu diminta menyerahkan data sampel terpilih. Dan yang keempat, lembaga survei itu diminta menyerahkan daftar enumerator (pengumpul data) berikut nomor HP yang digunakan untuk mengirim data dalam proses quick count.

"Kalau ada pihak yang keberatan dengan proses audit lembaga survei, makin ajaib nih barang," seloroh dosen FISIP UI ini.

Real Count PKS Diduga Palsu

Jumat, 11 Juli 2014, 14:34 WIB

Facebook/AS Laksana

Perbandingan survei real count PKS dengan prediksi sebelum Pilpres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dalam pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, berbagai survei memaparkan hasil penghitungan cepat atau quick count dengan metodologinya masing-masing. Kontroversi pun merebak karena hasil yang berbeda antara lembaga survei, ada yang memenangkan pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto/Hatta Rajasa, ada juga yang memenangkan pasangan nomor urut 2, Joko 'Jokowi' Widodo/Jusuf Kalla.

Bahkan salah satu partai yang mengusung Prabowo/Hatta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memunculkan klaimnya, bahkan disebut sebagai real count (hitung manual). Dalam real count PKS tersebut, perolehan suara Prabowo/Hatta dinyatakan unggul dari Jokowi/JK.

Namun sastrawan sekaligus wartawan, AS Laksana mengungkap kejanggalan real count PKS. Ia menunjukkan hasil real count PKS ini ternyata sama dengan hasil prediksi PKS pada 5 Juli 2014, empat hari sebelum pencoblosan.

"Hasil real count ini diumumkan tanggal 9 Juli, untuk menangkis hasil quick count yang memenangkan Jokowi-JK. Tabulasi yang sama, dengan rincian angka yang sama persis, sebenarnya sudah pernah dimunculkan tanggal 5 Juli, atau empat hari sebelum hari pencoblosan, dan dinyatakan oleh PKS sebagai prediksi," kata AS Laksana dalam akun Facebook pribadinya.

AS Laksana pun menunjukkan foto yang menunjukkan perbandingan data antara hasil prediksi Pilpres 2014 pada 5 Juli 2014 di sebelah kiri dan di sebelah kanannya hasil real count PKS terkait Pilpres 2014 yang dikeluarkan pada 9 Juli 2014.

Dalam foto tersebut, hasil perolehan suara di tiap provinsi antara kedua data tersebut benar-benar sama. Misalnya untuk suara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Prabowo-Hatta meraih 46,54 persen dan Jokowi/JK meraih 53,46 persen. Hasil yang sama juga terlihat pada real count PKS.

Juga suara di Sumbar yang memenangkan Prabowo-Hatta dengan 57,20 persen pada prediksi 5 Juli, ternyata tercantum hasil yang sama pada real count PKS pada 9 Juli. Suara di Lampung, yang memenangkan Prabowo-Hatta dengan 61,02 persen, juga ternyata sama dengan yang dikeluarkan real count PKS pada 9 Juli 2014.

"Dalam gambar ini sengaja saya jajarkan tabel prediksi dan tabel "real count". Memang tak bisa menampilkan daftarnya secara utuh, tetapi kau bisa menemukannya sendiri melalui google. Tanggal sengaja saya beri lingkaran merah," paparnya.